kewajiban mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:
1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa
    a) penghianatan terhadap negara;
    b) korupsi;
    c) penyuapan;
    d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Undang Undang Dasar 1945 klik disini Undang Undang Tentang Mahkamah Konstitusi RI klik disini UU no 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Tentang Mahkamah Konstitusi RI

mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun1945